Pekanbaru – Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengutus Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr Ardi Mardiansyah, untuk menghadiri rapat koordinasi bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Balai Serindit Aula Gubernuran, Pekanbaru, Kamis (16/4). Agenda tersebut membahas penyelesaian konflik agraria dan penataan tata kelola lahan perkebunan di Provinsi Riau.
Kehadiran Pemkab Kampar dalam forum itu menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepastian hukum bagi masyarakat yang masih menghadapi persoalan sengketa lahan.
Rapat koordinasi dipimpin Plt Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu. Sejumlah unsur Forkopimda Provinsi Riau dan pejabat daerah terkait juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Ardi Mardiansyah didampingi Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Marahalim. Mewakili Bupati Kampar, Ardi menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi penyelesaian konflik agraria yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kampar.
“Kami hadir untuk mensinergikan data dan langkah penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Kampar. Kami berharap keterlibatan BAM DPR RI dapat membantu membuka jalan penyelesaian berbagai hambatan regulasi di tingkat pusat,” ujar Ardi.
Ia mengatakan, konflik lahan menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat dan stabilitas investasi di daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar penyelesaian konflik dapat berjalan lebih efektif.
Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu mengaku pihaknya menerima berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan pemerintah daerah terkait persoalan agraria. Menurut dia, negara harus hadir memastikan masyarakat memperoleh kepastian hukum atas hak tanah mereka.
“BAM DPR RI ingin memastikan persoalan masyarakat terkait lahan benar-benar mendapat perhatian dan solusi yang jelas,” kata Adian.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret yang bisa segera diterapkan untuk meredam konflik agraria di Riau. Ia juga mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Melalui forum tersebut, Pemkab Kampar berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga penyelesaian sengketa lahan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkeadilan bagi masyarakat.(Adv)
