BANGKINANG – Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas inflasi daerah. Hal itu disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar, Muhammad, saat mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (6/4/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh pemerintah daerah se-Indonesia. Selain membahas pengendalian inflasi, rapat juga mengangkat sejumlah agenda strategis nasional.
Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, khususnya bahan pangan yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Ia juga meminta agar penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, termasuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawas Obat dan Makanan, dapat dioptimalkan.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diminta berperan aktif dalam mendukung Program 3 Juta Rumah melalui percepatan perizinan dan penyediaan lahan guna memenuhi target nasional di sektor perumahan.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Ia menyebut koordinasi lintas sektor akan diperkuat untuk memastikan inflasi tetap terkendali.
“Kami berkomitmen menjaga stabilitas inflasi di daerah melalui penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan sinergi dengan seluruh OPD terkait,” ujar Muhammad.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar per 1 April 2026, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,23 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan Februari 2026 yang sempat mencapai 5,14 persen.
Sementara itu, secara bulanan (month-to-month/m-to-m), Kampar mengalami deflasi sebesar 0,23 persen. Penurunan harga ini dipengaruhi oleh berbagai langkah intervensi pemerintah daerah, seperti pelaksanaan pasar murah dan pengawasan distribusi bahan pokok menjelang hari besar keagamaan.
Kelompok transportasi menjadi penyumbang andil terbesar terhadap inflasi dengan kontribusi sebesar 0,03 persen, terutama dari komoditas angkutan antar kota.
Muhammad menambahkan, selain pengendalian inflasi, Pemkab Kampar juga siap mendukung pelaksanaan DAK Non Fisik BOK Pengawas Obat dan Makanan serta menyukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rakor tersebut turut diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat.(ADV)
