Bangkinang Kota – Wakil Bupati Kampar Misharti mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Senin (23/2/2026). Rakor ini menyoroti potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri sehingga pemerintah daerah diminta memperkuat langkah antisipasi.
Rapat yang diikuti jajaran pemerintah daerah se-Indonesia tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, melalui Zoom Meeting.
Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis. Ia menyoroti kenaikan harga cabai rawit di ratusan daerah serta komoditas lain seperti beras, daging sapi, ayam, dan telur yang cenderung meningkat menjelang hari besar keagamaan.
Mendampingi Wakil Bupati Kampar, hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, Asisten II Setda Kampar Muhammad, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kampar Yuli Usman, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kampar Rusdi Hanip, unsur Forkopimda, serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar.
Pemerintah Kabupaten Kampar menyatakan akan meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pokok di pasar tradisional maupun distributor. Langkah tersebut dilakukan melalui operasi pasar, gerakan pasar murah, serta pengawasan distribusi pangan.
Misharti menegaskan TPID dan dinas terkait diminta meningkatkan frekuensi peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan tidak terjadi permainan harga maupun penimbunan bahan pokok menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.
Selain membahas inflasi, rakor juga menyoroti evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah dan sosialisasi fasilitasi penerbitan sertifikat halal bagi produk UMKM yang ditargetkan berjalan hingga Oktober mendatang.
Pemkab Kampar menyatakan komitmen mendukung program perumahan nasional melalui percepatan perizinan, penyediaan lahan, serta penguatan data calon penerima. Kabupaten Kampar disebut masuk tiga besar nasional dalam pelaporan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian 1.405 unit hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Usai rakor, Pemerintah Kabupaten Kampar melanjutkan kegiatan dengan diskusi internal bersama Forkopimda dan TPID untuk merumuskan langkah teknis pemantauan stok pangan selama Ramadhan.
Wakil Bupati Kampar menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah diminta segera menindaklanjuti hasil koordinasi dengan langkah konkret di lapangan guna menjaga stabilitas harga dan mendukung pelaksanaan program strategis nasional.(ADV)
