Bangkinang Kota – Wakil Bupati Kampar, Misharti, memimpin Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2027 di Ruang Rapat Muara Takus, Kantor Bappeda Kampar, Jumat (27/2/2026). Dalam forum tersebut, ia menekankan agar dokumen perencanaan tahunan itu tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan benar-benar menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
Kegiatan yang memasuki hari ketiga ini dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, sembilan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para kepala bidang terkait. Pra Musrenbang menjadi tahapan penting sebelum Musrenbang tingkat kabupaten digelar secara resmi.
Dalam sambutannya, Misharti menyampaikan bahwa RKPD 2027 harus disusun secara terukur, responsif, dan selaras dengan kebutuhan riil warga. Menurutnya, forum Pra Musrenbang menjadi ruang strategis untuk menyatukan gagasan sekaligus menyinkronkan program antarperangkat daerah.
“RKPD 2027 harus menjadi dokumen yang hidup dan implementatif. Bukan sekadar tumpukan kertas, tetapi mampu menjawab tantangan zaman dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kampar,” ujarnya.
Kepala Bappeda Kampar dalam laporannya memaparkan bahwa tahapan perencanaan telah melalui Musrenbang di 21 kecamatan se-Kabupaten Kampar. Dari proses tersebut, terhimpun sejumlah usulan prioritas masyarakat, mulai dari pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan, peningkatan layanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, hingga pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Dalam sesi pembahasan, Misharti memimpin diskusi bersama sembilan OPD yang dijadwalkan, yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan, Dinas Perikanan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Diskusi berlangsung dinamis dengan fokus pada sinkronisasi program prioritas agar tidak terjadi tumpang tindih, serta memastikan keterpaduan kebijakan kabupaten dengan kebijakan provinsi dan nasional. Selain itu, penyusunan RKPD juga diarahkan agar selaras dengan visi dan misi pembangunan “Kampar Dihati”.
Pemerintah Kabupaten Kampar berharap Pra Musrenbang RKPD 2027 ini menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.(ADV)
