KAMPAR — Fraksi Partai Golkar DPRD Kampar menyerahkan 12 catatan penting yang menyoroti tata kelola pendapatan, belanja, hingga pengelolaan pembangunan daerah dalam pembahasan LKPJ Bupati Kampar 2024.
Golkar menilai kemandirian fiskal daerah masih rendah. “Ketergantungan pada transfer pusat terlalu tinggi,” kata juru bicara fraksi, Min Amir Habib Effendi Pakpahan. Ia juga menyoroti penurunan sektor retribusi.
Dalam aspek belanja, Golkar meminta evaluasi terhadap belanja operasi yang menyerap 72 persen dari total belanja. Mereka menilai komposisi tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Fraksi juga mengkritik persoalan honor tenaga honorer, tunda bayar, dan efektivitas belanja modal. Golkar menilai BUMD belum berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Golkar menambahkan bahwa pemerataan pembangunan antarwilayah harus menjadi prioritas pemerintah, mengingat adanya ketimpangan kepadatan penduduk.
Fraksi juga meminta penjelasan mengenai proyek asrama putri mahasiswa di Yogyakarta yang dinilai gagal.(Advertorial)
