Bangkinang Kota – Wakil Bupati Kampar Misharti menegaskan bahwa pengendalian inflasi memiliki kaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Misharti saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal secara virtual di Ruang Media Center Bangkinang Kota, Senin (20/4).
Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Komjen Pol Tomsi Tohir dan diikuti pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam kegiatan itu, Misharti didampingi Asisten II Bidang Pembangunan dan SDM Drs. Muhammad MSi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dr. Yuli Usman MAg, Kepala Bagian Ekonomi Purwoko, perwakilan Badan Pusat Statistik Kampar, unsur Forkopimda, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kampar.
Menurut Misharti, kenaikan harga bahan pokok akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pengendalian inflasi harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir dengan solusi nyata agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Misharti.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kampar terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan. Langkah tersebut dilakukan melalui pengawasan distribusi, pemantauan pasar, serta pemberdayaan petani lokal.
Selain membahas pengendalian inflasi, rapat juga mengevaluasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi program prioritas pemerintah pusat untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Misharti menyebut kebutuhan hunian di Kabupaten Kampar terus meningkat setiap tahun. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketersediaan lahan hingga keterjangkauan harga rumah.
Meski demikian, Pemkab Kampar disebut siap bersinergi dengan pemerintah pusat, pengembang, dan pihak perbankan guna mempercepat realisasi program tersebut di daerah.
Pada agenda lain, Misharti juga menyoroti pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM lokal. Ia menilai sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha di Kampar.
“Produk halal adalah jaminan kualitas dan kepercayaan. Dengan sertifikasi halal, UMKM Kampar akan lebih mudah menembus pasar nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Misharti menambahkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kampar siap mendukung kebijakan nasional melalui pengendalian inflasi, penguatan UMKM, dan percepatan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tutupnya.(Adv)
