Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar mengajukan proposal bantuan revitalisasi 350 bangunan satuan pendidikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
Usulan anggaran melalui skema APBN 2026 itu disampaikan langsung oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar bersama Wakil Bupati Kampar Misharti dalam audiensi resmi di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung E lantai 5, Jakarta, tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto.
Dalam audiensi itu, Bupati Kampar menyerahkan dokumen proposal yang memuat data kondisi bangunan sekolah yang tersebar di 21 kecamatan.
Bantuan revitalisasi yang diajukan meliputi perbaikan fisik ruang kelas, atap, lantai, instalasi listrik, fasilitas sanitasi, hingga sarana pendukung pembelajaran.
Pemkab Kampar menyebut ratusan bangunan itu masuk kategori membutuhkan penanganan cepat demi keselamatan dan kenyamanan siswa serta tenaga pendidik.
“Pendidikan adalah prioritas utama kami. Kami berharap pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen dapat mengakomodasi usulan revitalisasi 350 bangunan sekolah di Kampar melalui APBN 2026,” ujar Ahmad Yuzar.
Ia menegaskan, perbaikan gedung sekolah merupakan langkah strategis untuk memastikan standar pelayanan minimal pendidikan di daerah dapat terpenuhi. Yuzar juga menyoroti aspek keamanan bangunan sekolah.
“Kami tidak ingin ada anak-anak di Kampar yang belajar di bawah atap yang rapuh. Usulan 350 bangunan ini adalah komitmen kami untuk masa depan mereka,” tambahnya usai menyerahkan proposal.
Wakil Bupati Kampar Misharti menyampaikan, data kerusakan dan kebutuhan sekolah dalam proposal tersebut telah melalui proses verifikasi faktual oleh Disdikpora Kampar bersama tim teknis di lapangan.
“Kami memastikan data kerusakan dan kebutuhan sekolah telah diverifikasi secara akurat agar bantuan nantinya tepat sasaran,” kata Misharti.
Sementara itu, Dirjen PAUD Dikdasmen Gogot Suharwoto mengapresiasi langkah cepat dan proaktif Pemkab Kampar.
Meski demikian, ia menegaskan proses telaah akan disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional 2026 serta skema bantuan infrastruktur yang tersedia di kementerian.
“Proposal ini akan kami pelajari dan sinkronkan dengan prioritas kebijakan serta skema bantuan infrastruktur pendidikan tahun 2026,” ujar Gogot.
Turut mendampingi rombongan dalam kunjungan kerja itu, Kepala Disdikpora Kampar Helmi, Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Yolanda Sri Rahayu, JFT Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Ade Tirta Zamri, serta sejumlah staf teknis terkait.
Pemkab Kampar berharap pengajuan ini dapat menjadi pembuka jalan percepatan perbaikan sarana pendidikan di daerah. Langkah tersebut juga dinilai sejalan dengan agenda pemerataan infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah luar Jawa, termasuk Provinsi Riau.(Advertorial)
