Pekanbaru – Pemerintah Kabupaten Kampar mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau untuk memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja sekaligus pertemuan koordinasi di Kantor BPKP Perwakilan Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Jumat (13/2).
Ahmad Yuzar menegaskan, pendampingan dari BPKP dibutuhkan agar seluruh program pembangunan di Kabupaten Kampar berjalan sesuai regulasi dan terhindar dari potensi penyimpangan.
“Kami ingin memastikan setiap program pembangunan didampingi pengawasan yang ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” ujar Yuzar.
Menurut dia, transparansi dan kepastian administrasi menjadi kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menekankan bahwa Pemkab Kampar tidak ingin mengambil risiko dalam pengelolaan anggaran.
“Kita tidak ingin bekerja dalam keraguan. Setiap langkah pembangunan harus memiliki landasan hukum dan administrasi yang kokoh,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kampar turut didampingi sejumlah pejabat eselon II, antara lain Asisten III Syahrizal, Plt Inspektorat Muhammad Irsyad, Kepala BPKAD Dendi Zulhairi, Kepala Bapenda Zamhur, Kepala Dinas Kesehatan Asmara Fitrah Abadi, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rusdi Hanip, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Helmi, serta Direktur RSUD Bangkinang Imawan Hardiman.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Riau, Evenri Sihombing, menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan penuh kepada Pemkab Kampar. Ia menyoroti pentingnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
“BPKP Riau siap memberikan pendampingan penuh untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Pemkab Kampar,” kata Evenri.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, akuntabel, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
Pertemuan ini sekaligus menjadi simbol penguatan sinergi antara Pemkab Kampar dan BPKP Riau dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah serta mendorong terciptanya pemerintahan yang semakin profesional dan transparan.(ADV)
