PEKANBARU – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menjalin sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis perbankan. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama layanan jasa keuangan yang digelar di Pekanbaru, Kamis (9/4/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Kabupaten Kampar dalam memperkuat sistem pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi dengan layanan keuangan digital.
Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, mewakili Bupati Ahmad Yuzar, mengatakan sinergi dengan BRI diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal akses dan kemudahan transaksi keuangan.
“Pelayanan publik yang baik membutuhkan dukungan sistem keuangan yang kuat dan modern. Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Ardi.
Menurut dia, pemanfaatan layanan perbankan dalam sistem pemerintahan juga akan mempercepat proses administrasi serta mendukung penyaluran berbagai program daerah secara lebih tepat sasaran.
Ia menambahkan, integrasi layanan keuangan dengan program pemerintah menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Pimpinan Cabang BRI Bangkinang Adi Prasetia Wardhana menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung pemerintah daerah melalui penyediaan layanan perbankan yang menjangkau hingga ke pelosok wilayah.
“Sinergi ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami optimistis kolaborasi ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Adi.
Ia menjelaskan, jaringan BRI yang luas hingga tingkat desa akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, termasuk untuk menerima bantuan sosial maupun mengembangkan usaha.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Kampar berharap dapat memperkuat inklusi keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan tersebut juga dinilai sejalan dengan upaya nasional dalam mempercepat transformasi digital serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai daerah.(ADV)
