Kampar – DPRD Kabupaten Kampar menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun 2024 di Gedung Paripurna DPRD Kampar, Bangkinang, Rabu (9/4/2025).
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan enam catatan kritis yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kampar.
Juru bicara Fraksi PKB, Jihad Aqsha, menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus mendapat prioritas utama dalam perencanaan pembangunan.
Ia menilai mutu pendidikan masih perlu diperkuat melalui pembenahan kurikulum, pemerataan tenaga pendidik, dan peningkatan literasi digital.
Pada sektor kesehatan, PKB menyoroti pentingnya penguatan layanan puskesmas, peningkatan kompetensi tenaga medis, serta perluasan cakupan jaminan kesehatan masyarakat.
“Ini fondasi utama peningkatan kualitas SDM Kampar yang tidak bisa diabaikan,” kata Jihad.
PKB juga menyoroti absennya program beasiswa bagi mahasiswa Kampar sejak 2016. Fraksi menilai kondisi tersebut menciptakan kekosongan kebijakan afirmatif bagi mahasiswa berprestasi maupun kurang mampu.
PKB mendesak pemerintah kembali mengalokasikan anggaran beasiswa pada tahun berikutnya.
Di bidang infrastruktur, fraksi mengapresiasi capaian pembangunan jalan dan jembatan pada 2024. Namun PKB menilai masih banyak wilayah yang belum tersentuh pembangunan secara maksimal.
PKB meminta agar pembangunan infrastruktur tahun 2025 lebih merata, terencana, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
Catatan berikutnya terkait pemerintahan dan reformasi birokrasi. PKB menyebut implementasi sistem merit ASN belum optimal dan digitalisasi layanan publik masih rendah. Fraksi meminta percepatan reformasi birokrasi guna menciptakan pelayanan publik yang efisien dan akuntabel.
Masalah tunda bayar sebesar Rp63 miliar dalam laporan keuangan daerah tahun 2024 turut menjadi sorotan PKB.
Jihad menyebut persoalan itu berdampak langsung pada pelaksanaan program strategis dan aktivitas ekonomi masyarakat. PKB meminta pemerintah segera menyelesaikannya dan memastikan agar tidak terulang.
Terakhir, PKB menekankan perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi fiskal nasional yang semakin menuntut efisiensi.
PKB mendorong Bapenda melakukan inovasi, memperluas basis pajak, menertibkan potensi PAD, dan meningkatkan edukasi pajak kepada masyarakat.
PKB berharap enam catatan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pembangunan Kabupaten Kampar berjalan lebih efektif, mandiri, dan berkelanjutan.(Advertorial)
